Faktaliputan.com - Taput - SD Negeri 173277 Pohan Tonga terletak di Jl. Balige Merupakan salah satu sekolah jenjang SD berstatus Negeri yang berada di wilayah Kec. Siborongborong, Kab. Tapanuli Utara, Sumatera Utara dikunjungi awak media dan LSM APTI Sumut, pada Jum'at (06/03/2025).
Sekolah yang memiliki total 183 siswa yang terdiri dari 97 siswa laki-laki dan 86 siswa perempuan, di mana jumlah siswa laki-laki lebih banyak dari siswa perempuan, dibimbing oleh 9 guru yang profesional di bidangnya.
Kepala Sekolah SD Negeri 173277 Pohan Tonga saat ini adalah Diana Hotmauli, Operator bendahara Bos yang bertanggung jawab Marno Eltra Pardede yang sudah 3 tahun menjabat sebagai kepala sekolah dan bendahara BOS
Dengan adanya keberadaan SD Negeri 173277 Pohan Tonga, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mencerdaskan anak bangsa di wilayah Kec. Siborongborong, Kab. Tapanuli Utara.
Namun hal tersebut berbeda dengan kenyataan dilapangan saat dikunjungi awak media dan LSM APTI Sumut.
Pasalnya gedung sekolah yang seharusnya tempat menimba ilmu pendidikan dan diterima dengan baik oleh masyarakat wali murid malah sangat memperhatinkan, serta tenaga pendidik yang seharusnya sebagai contoh cendikiawan patutnya bisa memberikan kontribusinya.
Dihimpun dari masyarakat, Salah seorang orang tua murid keawak media, yang enggan namanya disebutkan.bahkan warga masyarakat menyatakan Diana hotmauli tiap hari selalu meninggalkan sekolah perlu dicopot dari jabatan kepala sekolah karna perlakuan tidak mendidik bahkan meremehkan masyarakat/orang tua siswa. pada saat perayaan Natal tahun 2025, berperilaku tidak sopan serta tidak menghagai seorang pendeta malah menunjukkan diri dengan kesombongannya.
Orang tua siswa juga menyampaikan,"bahwa kepala sekolah sudah pernah ditegur dan diingatkan untuk tidak meninggalkan sekolah pada jam pembelajaran, kepala sekolah bersikap acuh sebagai orang tertentu punya jabatan malah mendiskriminasi para orang tua murid akan diadukan ke wakil Bupati dan kesalah satu tokoh masyarakat berinisial AS agar masyarakat paham kalau kepala sekolah sebagai istri camat Siborongborong,"salah satu pemimpin disatu kecamatan, ungkapnya.
Awak media dan LSM APTI sudah beberapa kali berkunjung kesekolah tersebut namun Diana Hotmauli selaku kepala sekolah tidak pernah berada di sekolah tersebut beralasan ke kantor dinas dan selalu kekantor dinas informasi yang awak media terima dari beberapa guru.dengan bersikap arogan ketika dihubungi melalui telepon selulernya, kepemimpinannya tidak sesuai dalam kinerja. Pasalnya, tidak transparansi dalam pengelolaan dana Bos dan kerap meninggalkan tugas kerja dengan tidak hadir sesuai memenuhi jam operasional sekolah dan jika untuk syarat apa bila menerima sertifikasi guru sudah menyalahi aturan, dengan kehadiran disekolah pukul 08:00 wib dan meninggalkan sekolah pukul 09:00 Wib.
Lanjut dikonfirmasi Marno Eltra Pardede yang sudah 3 tahun sebagai bendahara bos tidak memahami juknis bos dan tidak mengetahui besaran yang diterima permurid dan hanya mengetahui 800.000/orang, dengan tidak disosialisasikan, bahkan guru-guru juga menyatakan hal yang sama, tidak pernah sosialisasi. Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025, dengan pengelolaan yang tidak transparansi diduga bendahara bersama kepala sekolah tidak menjalankan sesuai program.
Dapat disikapi awak media dan LSM APTI bahwa Marno tidak mau tahu dengan pengelolaan dana Bos dan adanya Operator marnasib sibuea yang berperan dalam pengelolaan dana bos saat ini, dengan diterima sebagai pekerja honor padahal belum S1 tidak sesuai dengan prosedur dan masih dalam perkuliahan di salah satu Universitas Terbuka, padahal syarat pertama bisa diterima menjadi honorer harus S1 agar bisa dibayarkan penggajiannya dari Dana Bos, ditambah lagi Marnasib sibuea masih setahun jadi honorer disekolah tersebut, sementara pemerintah tidak dimemperbolehkan lagi untuk menerima guru honor dikarnakan kehadiran PPPK.
Dilihat dari kondisi gedung bangunan yang dianggarkan dari APBN terlihat juga belum rampung dengan dana revitalisasinya Rp.752.024.842,- asal jadi
Gedung sekolah yang bangunannya tampak belum rampung yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025 dengan nilai Dana revitalisasinya diduga mengalami mark up atau pembengkakan anggaran.
Program revitalisasi satuan pendidikan dari Direktorat Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan tersebut diketahui hanya mencakup rehabilitasi delapan ruang kelas, termasuk penggantian atap, plafon, keramik, dan pengecatan, serta rehab empat unit kamar mandi dan WC.
Proyek revitalisasi tidak rampung dalam pengerjaan nya tidak sesuai RAB dapat dilihat dengan beberapa pengerjaan keramik yang tidak simetris, lantai bergelombang dan kualitas Kosen jendela yang bengkok.
Untuk itu dengan diterbitkan berita ini LSM APTI mengimbau agar pihak Dinas Pendidikan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendidikan Taput agar menindaklanjuti supaya hal serupa tidak terjadi kembali.
(Hendra Simangunsong)
