Sorotan publik muncul karena pelaksana kegiatan disebut-sebut telah mengerucut tanpa proses tender terbuka. Jika benar demikian, pertanyaannya: apa dasar hukumnya? Mengingat setiap kegiatan yang menggunakan anggaran daerah semestinya mengikuti mekanisme pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan yang berlaku.
Tak hanya itu, keterlibatan Amsal Sinuhaji yang bukan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam sejumlah rapat resmi penentuan pelaksana juga menimbulkan tanda tanya. Apa kapasitas dan legal standing yang bersangkutan sehingga terlibat aktif dalam forum internal pemerintahan?
Isu transparansi anggaran turut menjadi perhatian.
Publik mempertanyakan berapa total dana yang digelontorkan, termasuk kontribusi sponsor pada rangkaian kegiatan tersebut. Lebih jauh, melalui rekening atau mekanisme apa dana sponsor dikelola dan disetorkan? Tanpa keterbukaan, wajar jika muncul kecurigaan adanya tata kelola yang tidak akuntabel.
Konfirmasi telah disampaikan kepada Ketua Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Karo yang juga menjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Karo, Cq Bupati Karo. Namun hingga berita ini diturunkan, Sekretaris Daerah belum memberikan jawaban, Selasa (24/2). Dan keberadaan Dana sponsor masih gelap keberadaan dan peruntukanya.
Transparansi dan akuntabilitas bukan sekadar jargon. Pemerintah daerah dituntut menjamin setiap rupiah yang bersumber dari APBD maupun sponsor dikelola secara terbuka, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika tidak, perayaan hari jadi daerah yang seharusnya menjadi pesta rakyat justru berpotensi memunculkan polemik baru
Edy surbakti
