Faktaliputan.com - Padang - Pengurus Badan Persiapan Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau (BP2DIM) menghadiri audiensi bersama Ketua DPRD Sumatera Barat, Muhidi, di rumah dinas Ketua DPRD Sumbar, pada Jum'at, (08/05/2026).
Audiensi tersebut membahas dorongan perubahan nama Provinsi Sumatera Barat menjadi Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau (DIM).
Pengurus BP2DIM berharap DPRD Sumbar dapat mendukung perjuangan tersebut agar falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) tetap terjaga di Ranah Minangkabau.
Dalam pertemuan itu, BP2DIM juga menyoroti persoalan penyakit masyarakat yang saat ini ramai diperbincangkan, khususnya terkait LGBT dan AIDS.
Dari hasil diskusi, kedua pihak sepakat untuk menggelar webinar internasional bertema “Sumbar Harus Bebas dari LGBT dan AIDS” yang direncanakan berlangsung pada 30 Mei 2026 pukul 09.00 WIB.
Ketua DPRD Sumbar direncanakan menjadi keynote speaker dalam kegiatan tersebut, Webinar itu diharapkan dapat menjadi bahan rujukan penyusunan regulasi pendukung terhadap Undang-Undang Provinsi Sumbar Nomor 17 Tahun 2022 yang hingga kini dinilai belum rampung sepenuhnya.
Audiensi BP2DIM turut dihadiri sejumlah tokoh organisasi, di antaranya Ketua Harian Buya Dr. Muslim Tawakal, Ketua Bidang ABS-SBK Drs. Zulkifli Datuak Rajo Mangkuto, Sekretaris Ranah Dr. Yulmiati, serta didampingi Sutan Roser Nuserwan, Dziqro Fernando SH dan Buya Mistarija.
Dalam kesempatan tersebut, pengurus BP2DIM juga berharap Ketua DPRD Sumbar dapat melanjutkan langkah pembahasan pembentukan DIM di internal DPRD Sumbar sehingga tercapai kesepakatan bersama untuk mendukung rencana perubahan nama provinsi tersebut.
Selain itu, BP2DIM berharap dapat kembali melakukan audiensi lanjutan secara resmi di kantor DPRD Sumbar.
Sebab, pada periode DPRD Sumbar 2019-2024, BP2DIM juga telah melakukan audiensi bersama sejumlah fraksi DPRD Sumbar terkait wacana perubahan nama provinsi menjadi Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau.
Pengurus BP2DIM berharap ke depan dapat digelar pertemuan khusus antara DPRD Sumbar dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat guna membahas lebih lanjut rencana perubahan nama Provinsi Sumbar menjadi Provinsi DIM.
(Maruli)
