Faktaliputan.com - Padang - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menegaskan komitmennya dalam mengawal penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 agar tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat, meski dihadapkan pada tekanan fiskal dan besarnya kebutuhan pemulihan pascabencana.
Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menyampaikan bahwa dokumen perencanaan pembangunan tidak boleh bersifat formalitas semata.
Menurutnya, setiap program yang dirancang harus mampu memberikan dampak konkret, khususnya dalam upaya pemulihan daerah terdampak bencana serta penguatan sektor ekonomi.
Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Sumbar 2027 yang digelar di Kantor Gubernur Sumatera Barat, pada Rabu (08/04/2026).
Ia menjelaskan, tantangan utama dalam penyusunan RKPD kali ini adalah keterbatasan anggaran yang dipengaruhi tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), di tengah ketidakpastian ekonomi global dan dinamika geopolitik.
Kondisi ini berdampak langsung pada kemampuan keuangan daerah, sehingga diperlukan kebijakan yang lebih selektif dan efisien dalam pengalokasian anggaran.
Di sisi lain, kebutuhan pembiayaan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi tahun 2025 juga sangat besar.
Total kerugian yang ditimbulkan mencapai lebih dari Rp 33 triliun, dengan estimasi kebutuhan pemulihan sekitar Rp 22 triliun.
“Diperlukan langkah terobosan dan sinergi lintas sektor agar proses pemulihan tetap berjalan optimal,”tegas Muhidi.
DPRD pun mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota, termasuk melibatkan sektor swasta dan masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.
Pengawasan terhadap proses perencanaan akan terus dilakukan agar kebijakan yang dihasilkan bersifat implementatif dan tepat sasaran.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menilai tahun 2027 sebagai momentum penting untuk mendorong perubahan pola pembangunan yang lebih kolaboratif.
Melalui semangat “Serempak Bergerak”, Pemerintah Provinsi menargetkan realisasi investasi mencapai Rp 13,3 triliun guna mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
Mahyeldi mengakui, kondisi ekonomi Sumatera Barat saat ini masih menghadapi tekanan akibat serangkaian bencana hidrometeorologi.
Sejumlah wilayah seperti Kota Padang, Kabupaten Agam, dan Padang Pariaman menjadi daerah yang paling terdampak dan memiliki kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi.
Meski demikian, beberapa indikator makro menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat berada di atas rata-rata nasional, sementara tingkat kemiskinan berhasil ditekan, Capaian ini menjadi modal dasar untuk mendorong percepatan pembangunan ke depan,”ujarnya.
Untuk mendukung hal tersebut, Mahyeldi meminta kepala daerah di kabupaten dan kota agar mampu berperan layaknya Chief Executive Officer (CEO) yang adaptif terhadap peluang investasi. Ia menekankan pentingnya kepastian tata ruang serta kesiapan lahan guna menarik minat investor.
Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, menambahkan bahwa terdapat empat sektor utama yang akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, yakni infrastruktur konektivitas, kemaritiman, energi terbarukan, dan pariwisata berkualitas.
Beberapa proyek strategis yang menjadi prioritas di antaranya pembangunan Jalan Tol Padang–Pekanbaru, pengembangan energi terbarukan di wilayah Ganggo Mudiak, serta pembangunan Fly Over Sitinjau Lauik melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Menurutnya, pendekatan investasi yang dikembangkan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja secara luas.
Dari sisi pemerintah pusat, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Bappenas, Medrilzam, mengingatkan potensi ancaman perubahan iklim, termasuk fenomena ekstrem yang diperkirakan terjadi pada 2026.
Hal ini dinilai dapat berdampak pada sektor pertanian yang masih menjadi tulang punggung perekonomian Sumatera Barat.
Dengan berbagai tantangan tersebut, penyusunan RKPD 2027 diharapkan mampu menjadi instrumen strategis dalam menjaga kesinambungan pembangunan sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi daerah.
(Maruli)
