FaktaLiputan.Com - 2026
Upaya meningkatkan literasi hukum di tengah dinamika regulasi nasional kembali diwujudkan melalui kegiatan webinar edukatif yang digelar oleh SEVIMA. Mengusung tema “Kupas Tuntas Peraturan Menteri Hukum 49/2025 dan Kiat Sukses Mendirikan Perseroan Terbatas (PT) dan Yayasan”, kegiatan ini menjadi forum strategis untuk membahas arah kebijakan terbaru pemerintah sekaligus memberikan panduan praktis bagi masyarakat.
Webinar nasional tersebut diselenggarakan pada Selasa, 20 Januari 2026, pukul 13.00 hingga 15.00 WIB dan diikuti oleh peserta dari berbagai latar belakang. Akademisi, praktisi hukum, pengelola lembaga pendidikan, hingga pelaku usaha tampak antusias mengikuti jalannya diskusi. Salah satu peserta yang tercatat hadir adalah Prof. Dr. Capt. Eddy Sumartono, SH, LL.M, M.MAR, DBA, Ph.D., figur akademik yang dikenal aktif dalam kajian hukum, manajemen, dan pengembangan organisasi.
Topik yang diangkat dalam webinar ini dinilai sangat relevan, mengingat Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 membawa sejumlah perubahan penting terkait pendirian dan pengelolaan badan hukum di Indonesia. Regulasi tersebut menjadi pedoman baru bagi Perseroan Terbatas dan Yayasan, baik dari sisi prosedural, administratif, maupun tata kelola yang berorientasi pada akuntabilitas dan transparansi.
SEVIMA menghadirkan Dr. Dandi Darmadi, M.A.P., sebagai pembicara utama. Ia merupakan Ketua Program Magister Administrasi Publik Universitas Andi Djemma Palopo sekaligus Learning and Development Manager SEVIMA. Dalam pemaparannya, Dr. Dandi menjelaskan secara sistematis latar belakang lahirnya Permenkumham 49/2025, substansi perubahan regulasi, serta implikasinya bagi pendirian dan pengelolaan PT maupun Yayasan.
Menurutnya, regulasi ini tidak hanya bertujuan menyederhanakan proses administratif, tetapi juga mendorong terciptanya badan hukum yang tertib, profesional, dan berkelanjutan. Ia menekankan bahwa pemahaman yang keliru terhadap aturan sering kali menjadi sumber persoalan hukum di kemudian hari. Oleh karena itu, edukasi sejak tahap pendirian menjadi faktor krusial.
Selain membedah aspek normatif regulasi, webinar ini juga memberikan pembekalan praktis mengenai kiat sukses mendirikan PT dan Yayasan. Materi yang disampaikan mencakup kesalahan umum yang kerap dilakukan pendiri, pentingnya pemenuhan dokumen hukum yang tepat, hingga pemanfaatan sistem digital layanan hukum yang kini semakin terintegrasi.
Pendekatan yang digunakan dalam webinar ini bersifat aplikatif dan kontekstual, sehingga mudah dipahami oleh peserta dari berbagai disiplin ilmu. Diskusi juga menyoroti pentingnya sinergi antara aspek hukum, manajemen organisasi, dan etika dalam menjalankan badan usaha maupun lembaga sosial. Hal ini dinilai relevan dengan tantangan tata kelola modern yang menuntut profesionalisme tinggi.
Keikutsertaan Prof. Dr. Capt. Eddy Sumartono sebagai peserta mencerminkan komitmen kalangan akademisi senior untuk terus memperbarui wawasan terhadap perkembangan regulasi nasional. Partisipasinya juga menunjukkan bahwa pemahaman hukum tidak hanya penting bagi praktisi, tetapi juga bagi pendidik dan pemimpin institusi yang berperan dalam membentuk sumber daya manusia berkualitas.
Sebagai bentuk apresiasi, SEVIMA memberikan sertifikat kepada seluruh peserta yang mengikuti kegiatan ini. Sertifikat tersebut bukan sekadar pengakuan formal, melainkan simbol keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran dan peningkatan kapasitas diri. Di tengah perubahan regulasi yang cepat, pembaruan pengetahuan menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan.
Melalui webinar ini, SEVIMA kembali menegaskan perannya sebagai mitra strategis dalam pengembangan ekosistem pendidikan, hukum, dan tata kelola kelembagaan di Indonesia. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan untuk menghadirkan ruang diskusi yang informatif, relevan, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Antusiasme peserta selama kegiatan berlangsung terlihat dari interaksi aktif dalam sesi tanya jawab dan diskusi. Berbagai pertanyaan diajukan, mulai dari persoalan teknis pendirian badan hukum hingga strategi adaptasi terhadap kebijakan baru. Hal ini menunjukkan bahwa isu pendirian PT dan Yayasan masih menjadi perhatian luas di tengah upaya pemerintah mendorong kemudahan berusaha dan penguatan sektor sosial.
Dengan terselenggaranya webinar ini, diharapkan peserta mampu memahami dan menerapkan ketentuan Permenkumham 49/2025 secara tepat. Pemahaman yang baik diharapkan dapat meminimalkan risiko hukum, meningkatkan kualitas tata kelola, serta mendorong terciptanya organisasi yang sehat dan berdaya saing. Ke depan, kegiatan edukatif serupa diharapkan terus digelar sebagai kontribusi nyata dalam membangun kesadaran hukum dan profesionalisme di Indonesia. (***)
