.png)
Informasi terkait dana tersebut ramai beredar di berbagai platform media sosial, memicu reaksi dari pelaku media lokal yang merasa terpinggirkan di daerahnya sendiri. Sejumlah insan pers menyebut kebijakan ini menjadi pukulan berat bagi media lokal yang selama ini berjuang dalam keterbatasan dan minimnya dukungan dari pemerintah daerah.
“Ketika semangat efisiensi digaungkan, publik tentu berharap anggaran yang tersedia diprioritaskan untuk pemberdayaan sumber daya lokal, termasuk media daerah yang telah berkontribusi dalam menyuarakan pembangunan,” ujar salah satu perwakilan media lokal yang enggan disebut namanya.
Para pelaku media lokal menilai bahwa kucuran dana dalam jumlah signifikan kepada media nasional, jika benar adanya, dapat menciptakan kesenjangan dan kecemburuan yang tidak sehat. Selain itu, langkah tersebut dinilai berpotensi menurunkan kepercayaan terhadap komitmen pembangunan berkeadilan, terutama dalam hal penguatan ekosistem informasi di tingkat daerah.
Sebagai bentuk respons, sejumlah media lokal berencana mengajukan audiensi resmi dengan Bupati Eman Suherman guna meminta klarifikasi sekaligus menyampaikan aspirasi terkait keberpihakan terhadap media lokal.
“Kami berharap ada ruang dialog terbuka agar persoalan ini tidak berkembang menjadi preseden buruk di masa depan. Media lokal juga layak mendapat tempat dan perhatian yang adil,” ujar salah satu redaktur senior dari media lokal terkemuka.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Pemkab terkait dugaan kucuran anggaran tersebut. Namun publik menanti penjelasan yang komprehensif agar isu ini tidak terus menjadi bola liar yang merusak iklim kemitraan antara pemerintah dan insan pers daerah.
ujang