Faktaliputan.com
Wawasan Hukum Nusantara (WHN) adalah suatu platform penyelenggara webinar dan berbagai pelatihan Hukum yang resmi berdiri pada tanggal 26 Oktober 2023 telah berhasil menyelenggarakan berbagai webinar hukum baik itu Pidana maupun perdata serta telah berhasil mengadakan berbagai kursus seperti Legal English, pelatihan kemahiran Hukum Pidana, pelatihan kemahiran hukum perdata, pelatihan kemahiran Kriminologi dan Viktimologi, Politik hukum, dll.
WHN sendiri memiliki struktur kepengurusan inti sbb:
1. Ketua Umum (Capt. Arqam Bakri, M.Mar)
2. Sekjen (Indry Zhang)
3. Bendahara Umum merangkap wakil Ketum (Sry Karni Novyanty, S.Sos).
WHN saat ini tengah menggodok berbagai program dan mempersiapkan untuk menjadi Organisasi yang akan berperan serta membantu masyarakat khususnya masyarakat yang kurang mampu dalam pendampingan hukum.
Menurut ketum WHN " WHN akan melebarkan sayap dari sabang sampai merauke guna mencapai visi misinya yaitu memberikan sosialisasi mengenai hukum terhadap seluruh lapisan masyarakat dengan harapan angka kriminalitas di Indonesia akan ditekan".
WHN memiliki kantor pusat yang terletak di daerah Jati Negara Jakarta Timur. Nantinya WHN akan menyediakan berbagai fasilitas termasuk menyediakan para pakar Hukum yang bisa menjadi saksi ahli baik pidana maupun perdata, menyediakan kuasa pengacara yang bisa dimobilisasikan keseluruh Indonenesia, serta para akademisi yang akan mengedukasi masyarakat secara luas khususnya dibidang hukum.
WHN juga memiliki rencana jangka panjang berupa pemberian beasiswa terhadap siswa berprestasi dan kurang mampu yang kemudian akan dibantu untuk berkuliah di Fakultas Hukum yang akan ditunjuk oleh WHN salah satunya yaitu Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (UNSURYA) yang beralamat di Jl. Halim Perdana Kusuma No.1, RT.1/RW.9, Halim Perdana Kusumah, Kec. Makasar, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13610.
WHN memiliki pandangan bahwa salah satu faktor kunci kemajuan bangsa adalah mendidik masyarakat sampai kelas bawah sekalipun untuk dapat memahami hukum di Indonesia agar penyimpangan-penyimpangan hukum ditengah masyarakat dapat dihindari dan paradigma ditengah masyarakat tentang penegakan hukum di Indonesia bisa menjadi lebih positif tentunya dengan diikuti oleh kinerja APH yang semakin baik.
Faktaliputan-Makassar
Kabiro